Inlandsch Meerderheid

Tulisan Soekiman Wirjosandjojo di Majalah Pembela Islam Bandung, No. 20, Februari 1931

Perkumpulan-perkumpulan yang berasas cooperation (bekerja bersama-sama) pada waktu ini sedang ramai mengatur perang pilihan (verkiezingstrijd) buat volksraad baru disusun menurut aturan "Inlandsch meerderheid".[1]

Buat Indonesia, sesungguhnya susunan baru itu tidak berbeda dengan peraturan yang lama. Semua peraturan dalam pokoknya tetaplah sebagaimana yang dulu. Pemerintah tetap mempunyai kekuasaan buat menjalankan kemauannya sendiri (autocratisch) walaupun volksraad menolaknya (artikel 89 dari I.S.). Pemerintah dapat mengubah rupa volksraad yang dikehendaki oleh pemilih, karena G.G. berhak mengangkat sebagian lid-lid volksraad di luar kemauan pemilih (benoemingsrecht dari G.G.).[2]

Adapun maksudnya pembikinan wet dengan memberi hak benoemingsrecht kepada G.G. itu tak lain melainkan mengadakan rem, kalau pilihan volksraad dalam matanya pemerintah bisa membahayakan politik negeri karena dianggap radikal (te radicaal). Dalam hal yang demikian ini, maka G.G. mempunyai obat hak mengangkat lid volksraad, buat menyembuhkan penyakit radikal yang berjangkit dalam volksraad itu. Dengan leluasalah G.G. bisa mengangkat orang buat menjadi lid volksraad yang disukai haluannya.[3]

Peraturan pemilihan yang tidak langsung (getrapte-kiersrecht) itu disertai badan-badan pemilih semacam regentschapsraden yang boleh disebut raad lama, maka belum cukup agaknya buat menjaga agar supaya volksraad jangan dogenangi oleh kaum radikal dan mesti diadakan rem yang boleh dipercaya (benoemingsrecht).[4]

Bagi Indonesia, aturan baru yang menambah jumlah lid bumiputra dengan lima orang (dari 25 menjadi 30) bukanlah suatu kemajuan, dan tidak bisa menyenangkan karena di antara lid-lid dan kandidat lid volksraad bumiputra tidak sedikit jumlahnya "Belanda berkopiah".[5]

Aturan baru ini sudah diterima dengan tampik sorak yang amat gembira dari pihaknya partai cooperatie, bukan karena keuntungan yang didapat buat tanah airnya, melainkan keuntungan bagi persoon pemimpinnya. Sebenarnyalah "parlement systeem" di tanah jajahan itu merusakkan budi pekerti, sebab menimbulkan kaum "brood politici", yaitu pemimpin-pemimpin palsu yang menggunakan pergerakan sebagai tenaga dan alat perkakas buat mengejar keperluan diri sendiri. Perwakilan menjadi broodwinning, suatu sumber penghidupan baru dan juga menjadi pangkat (betrekking) yang besar gajinya, enak emolumentennya (graties reizen 1ste klas), sunyi tanggungan jawab dan tidak usah memakai kepandaian (opleiding). Tidaklah heran kalau politik cooperation menjadi topeng, menjadi selimut untuk meliputi eigen belang alias keperluan diri sendiri.[6]

Orang ini yang sebenarnya di luar volksraad tak berharga, karena pergerakan rakyat tidak bisa memakainya, lekas-lekas menyebut dirinya sebagai wakil rakyat, pemimpin yang besar? Memang ini tragieknya orang yang tak mempunyai nationale trots, nationale eergevoel.[7]

Cooperatie-politiek bukan suatu taktik bagi mereka, melainkan suatu principie. Ketika PNI di dalam penggeledahan luar biasa, di volksraad diajukanlah suatu rencana wet menentang revolusi (revolutiewet) yang akan lebih menyempitkan jalannya pergerakan rakyat daripada sekarang, artinya ini semua dua kejadian yang menapuk muka (slagen in het aangezicht van der nationale beweging) sekeras-kerasnya, maka tidaklah mereka sebagai protes mengundurkan diri dari volksraad, sebaliknya teruslah tinggal tetap di sampingnya pemerintah. Kejadian-kejadian yang demikian ini menguatkan keyakinan kita, bahwa "juru bekerja bersama-sama ini" tidaklah mempunyai nationale trots, dan bukan wakil rakyat, melainkan adviseur pemerintah yang tinggal senang memungut zittinggeld, walaupun rakyat dalam kesengsaraan.[8]

Parlementair stelsel di tanah jajahan ini bagi rakyat tak berguna dan hanya memberi kesenangan kepada mereka yang pekerjaannya mempersatukan keperluan umum dengan keperluan diri sendiri. Orang-orang yang semacam inilah sebenarnya derajatnya tak lebih tinggi daripada derajat pelayan.[9]

Noot Redactie:

Perhubungan apakah yang ada di antara pangkat kehormatan yang bergaji bagi orang yang duduk dalam volksraad dengan "bangsa rakyat"? Bahkan lid-lid volksraad bangsa kita belum pernah sekali juga menyatakan sikapnya kepada rakyat tentang pekerjaannya sebagai lid volksraad, malahan pula tiada seorang pun yang merasa berkewajiban akan berhadapan dengan rakyat.[10]

Jika rakyat Indonesia mengharap-harap mencapai derajat kemerdekaan, menguasai bangsa dan tanah air sendiri, apakah jalan bagi rakyat jajahan akan mencampurkan "cooperatie-nya" ke dalam volksraad? Tidakkah "politiek cooperatie" semacam itu sebagai satu perbuatan politik yang mengelabui mata rakyat? Bolehkah volksraad itu dikatakan volksvertegenwoordiging, padahal rakyat tidak berhak sepenuh-penuhnya dalam pemilihan lid-nya?[11]

Rupanya masih banyak bangsa kita yang belum insaf, bahwa volksraad itu sebagai perkakas "pengukur panas" alias barometer pada pihak pemerintah, untuk menentukan sikapnya kepada rakyat. Sungguh sayang, bahwa "brood-politice" itu masih laku pada sebagian rakyat Indonesia.[12]

---

[1] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot, (Malang: YP2LPM, 1984), hal. 23

[2] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 23

[3] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 23

[4] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 23

[5] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 23

[6] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 24

[7] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 24

[8] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 24

[9] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 24-25

[10] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 25

[11] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 25

[12] Soekiman Wirjosandjojo, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot ..., hal. 25